Jakarta, IDGV – Aksi demonstrasi di sekitar Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), berakhir dengan situasi yang jauh berbeda dari tuntutan awal massa. Setelah sebagian besar peserta aksi membubarkan diri, kericuhan terjadi di sejumlah titik dan berujung pada pengamanan ratusan orang oleh kepolisian.
Hingga Jumat (28/8) malam, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengamankan 322 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari proses penyidikan, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka kasus perusakan dan penganiayaan, sementara tiga orang lainnya menjadi tersangka karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam.
Kericuhan tersebut juga menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik dan satu warga meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di kawasan Pejompongan.
Kericuhan Terjadi Setelah Sebagian Besar Massa Membubarkan Diri
Polda Metro Jaya menyebut kericuhan terjadi setelah sebagian besar massa aksi membubarkan diri.
Sebelumnya, salah satu kelompok utama dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), telah meninggalkan kawasan DPR/MPR setelah menerima komitmen pimpinan DPR mengenai penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Namun, sejumlah kelompok massa lain masih berada di sekitar kawasan DPR hingga sore hari. ANTARA melaporkan sekitar pukul 15.45 WIB masih terdapat massa yang menyuarakan aspirasi, termasuk mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.
Situasi kemudian berkembang menjadi kericuhan yang melibatkan perusakan fasilitas, vandalisme, kekerasan terhadap orang maupun barang, serta tindakan lain yang kini sedang diproses kepolisian.
Polisi menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati selama dilakukan secara tertib dan damai.
322 Orang Diamankan, Termasuk Anak-Anak
Dalam perkembangan penanganan kasus pada Jumat (28/8), Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui peran dan keterlibatan masing-masing orang berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia. Dengan demikian, angka 322 tersebut tidak berarti seluruhnya merupakan tersangka.
Polisi mengelompokkan mereka berdasarkan usia dan dugaan peran.
Sebanyak 153 anak di bawah umur diserahkan kepada unit yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyebut kelompok tersebut mencakup anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun serta sejumlah orang yang masuk kategori usia 18 tahun dalam pendataan.
Sementara itu, 91 orang dewasa masuk dalam kategori yang disebut polisi sebagai perusuh biasa.
Ada pula 71 orang yang diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum dan penganiayaan setelah aksi berlangsung. Dari kelompok tersebut, 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
45 Orang Jadi Tersangka, Tiga Lainnya Terkait Senjata Tajam
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin mengatakan penyidik telah menetapkan 45 orang sebagai tersangka dalam perkara perusakan dan penganiayaan.
Selain itu, terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena penyalahgunaan senjata tajam. Dengan demikian, berdasarkan keterangan polisi pada Jumat malam, terdapat 48 orang yang telah berstatus tersangka dalam penanganan perkara tersebut, dengan rincian 45 tersangka perusakan/penganiayaan dan tiga tersangka terkait senjata tajam.
Polisi menyebut modus yang ditemukan antara lain perusakan fasilitas umum, penganiayaan terhadap orang maupun barang, kekerasan secara berkelompok di muka umum, menimbulkan kekacauan, serta membawa senjata tajam.
Namun, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti dan peran masing-masing. Status tersangka juga tidak sama dengan vonis bersalah, karena perkara tersebut masih harus melalui proses hukum lebih lanjut.
Polisi Dalami Dugaan Penggerak dan Penyandang Dana
Penyidikan tidak berhenti pada orang-orang yang diduga melakukan kerusuhan di lapangan.
Polda Metro Jaya menyatakan menemukan indikasi adanya kelompok lain yang diduga berperan sebagai penggerak dan penyandang dana, serta kelompok yang bertugas merekrut massa untuk menciptakan kerusuhan.
Polisi juga sedang mendalami dugaan adanya pihak yang menggunakan atau mengeksploitasi anak-anak untuk kegiatan melawan hukum.
Meski demikian, informasi mengenai siapa pihak yang disebut sebagai penggerak atau penyandang dana belum dapat dianggap sebagai kesimpulan final. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap bukti dan keterlibatan masing-masing pihak.
Jadi, untuk sementara, istilah “dalang kerusuhan” belum layak digunakan sebagai fakta pemberitaan. Polisi memang sedang mendalami dugaan tersebut, tetapi identitas dan peran pihak yang dimaksud belum diumumkan sebagai hasil akhir penyidikan.
Sebelum Aksi, Polisi Sita Ratusan Botol Bersumbu dan Senjata Tajam
Sebelum rangkaian aksi berlangsung, Polda Metro Jaya juga telah mengumumkan penyitaan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan persiapan gangguan keamanan.
Barang tersebut meliputi 39 senjata tajam, dua airsoft gun, tujuh jeriken berisi bensin, serta 201 botol kaca yang telah dilengkapi sumbu.
Polisi menyebut botol-botol tersebut diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Barang lainnya yang diamankan antara lain perangkat komunikasi, tiga stik golf, tas ransel dan sejumlah barang lain.
Dalam kasus ini, polisi sebelumnya mengamankan 65 orang dalam tindakan pencegahan menjelang aksi. Namun, angka tersebut merupakan bagian dari rangkaian penanganan yang berbeda dengan 322 orang yang diamankan setelah kericuhan. Membuat kedua angka tersebut menjadi satu kelompok akan menghasilkan informasi yang membingungkan.
Satu Warga Meninggal di Pejompongan
Kericuhan juga menimbulkan korban jiwa.
Polda Metro Jaya mengungkap bahwa seorang laki-laki ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di kawasan Pejompongan ketika situasi masih berlangsung. Setelah lokasi dinilai cukup aman, tim Biddokkes Polda Metro Jaya mengevakuasi korban ke RS Mintohardjo.
Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Jenazah selanjutnya dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi dan visum.
Korban diketahui bernama Bambang Setiyawan, 59 tahun, seorang pedagang cermin yang berada di kawasan Pejompongan saat kericuhan berlangsung. Berdasarkan keterangan keluarga, Bambang sebelumnya masih berjualan bersama istrinya hingga sore hari sebelum akhirnya diminta menutup usaha lebih awal karena massa mulai berdatangan.
Polda Metro Jaya menyebut penyidik sempat mengajukan permohonan autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian. Namun, pihak keluarga menolak tindakan tersebut.
Karena itu, penyebab pasti kematian korban belum boleh disimpulkan sebagai akibat tindakan tertentu dari kelompok massa tanpa bukti medis dan hukum yang memadai.
Sejumlah Fasilitas Publik Rusak
Selain korban jiwa, kericuhan juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik.
Salah satu fasilitas yang dilaporkan mengalami kerusakan adalah Pos Lalu Lintas Slipi, Jakarta Barat. Kepolisian melakukan pendataan terhadap fasilitas yang terdampak setelah situasi kembali terkendali.
Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah CCTV di sekitar lokasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian meminta dilakukan pendataan dan penelusuran terhadap pihak yang diduga melakukan perusakan.
Pemerintah menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi tindakan merusak fasilitas umum tetap dapat diproses secara hukum.
Situasi Jakarta Mulai Kondusif
Memasuki Jumat (28/8), situasi di Jakarta secara umum mulai kembali kondusif.
Kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap ratusan orang yang diamankan serta melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka.
Polda Metro Jaya juga masih melakukan pendalaman terhadap dugaan jaringan penggerak, perekrut dan penyandang dana yang disebut berkaitan dengan kericuhan.
Dengan demikian, proses hukum atas kerusuhan 27 Agustus belum selesai. Masih ada sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban final, termasuk siapa saja pihak yang berada di balik mobilisasi massa, bagaimana aliran dana berlangsung, serta apakah seluruh pihak yang diamankan benar-benar memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Demo 27 Agustus 2026 akhirnya meninggalkan dua cerita berbeda.
Di satu sisi, terdapat aksi AMPB yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan mendapatkan komitmen tertulis DPR untuk menyelesaikan RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026. Massa AMPB kemudian membubarkan diri setelah menerima komitmen tersebut.
Di sisi lain, kericuhan yang terjadi setelah sebagian besar massa membubarkan diri kini masuk ke proses hukum. 322 orang telah diamankan, 45 orang ditetapkan sebagai tersangka perusakan dan penganiayaan, serta tiga lainnya menjadi tersangka terkait senjata tajam.
Satu warga juga meninggal dunia setelah ditemukan tidak sadarkan diri di Pejompongan, sementara penyebab pasti kematiannya masih belum dapat dipastikan karena keluarga menolak autopsi.
Yang menjadi pekerjaan berikutnya bagi aparat bukan hanya memastikan pelaku lapangan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga mengungkap secara transparan jika memang terdapat pihak yang menggerakkan, merekrut atau membiayai kerusuhan.
Sebab jika memang ada aktor di belakang layar, menangkap pelaku di lapangan saja jelas belum menjawab seluruh persoalan.
Opini IDGV
Demonstrasi adalah hak masyarakat. Kerusuhan bukan.
Dua hal tersebut seharusnya tidak dicampur menjadi satu paket hanya karena terjadi pada hari dan lokasi yang sama.
Aksi AMPB yang menuntut RUU Perampasan Aset dan kemudian membubarkan diri setelah memperoleh komitmen DPR merupakan satu peristiwa. Kericuhan yang muncul setelah sebagian besar massa meninggalkan lokasi merupakan persoalan lain yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Yang juga patut mendapat perhatian adalah 322 orang yang diamankan. Angka sebesar itu tentu membuat publik bertanya-tanya siapa saja yang benar-benar terlibat dan siapa yang hanya berada di lokasi ketika kericuhan terjadi.
Polisi sendiri menyatakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti. Maka proses tersebut harus transparan dan proporsional.
Jangan sampai semangat menjaga ketertiban justru membuat semua orang yang kebetulan berada di lokasi dipukul rata sebagai pelaku.
Dan untuk DPR, setelah memberikan komitmen tertulis soal RUU Perampasan Aset, pekerjaan sebenarnya justru baru dimulai.
15 Desember masih beberapa bulan lagi. Yang ditunggu publik bukan lagi janji, melainkan isi undang-undangnya.
Sumber dan Verifikasi
- ANTARA, 28 Agustus 2026 — Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang setelah kerusuhan di kawasan DPR/MPR. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing berdasarkan fakta dan alat bukti. ANTARA News
- ANTARA, 28 Agustus 2026 — Polda Metro menetapkan 45 tersangka perusakan/penganiayaan dan tiga tersangka penyalahgunaan senjata tajam. Polisi juga mendalami dugaan penggerak, penyandang dana dan perekrut massa. ANTARA News
- ANTARA, 28 Agustus 2026 — Polda Metro menjelaskan kronologi meninggalnya seorang warga di Pejompongan dan menyebut keluarga menolak autopsi. ANTARA News
- Tribrata Polri, 27 Agustus 2026 — Polisi menyita 39 senjata tajam, 201 botol kaca bersumbu, tujuh jeriken bensin dan barang lainnya menjelang aksi. Tribrata News
- ANTARA, 27 Agustus 2026 — AMPB membubarkan diri setelah menerima komitmen DPR mengenai penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. ANTARA News
- ANTARA, 27 Agustus 2026 — Pimpinan DPR menandatangani dokumen komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar