JAKARTA, ID Government Viral Watch — Polemik penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali memanas. Sejumlah warga mengeluhkan hasil pemeringkatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Ada masyarakat dengan penghasilan pas-pasan yang justru tercatat dalam desil 9 atau 10, kelompok yang secara relatif berada di tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Persoalan tersebut kini mendapat respons langsung dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (26/8/2026) menyatakan pemerintah sedang melakukan perbaikan DTSEN dan telah memberikan dukungan anggaran hampir Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk untuk kegiatan sensus dan pengumpulan data.
Purbaya mengatakan pembenahan diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. Ia juga memperkirakan kualitas data akan lebih baik pada tahun depan.
Keluhan Warga Ramai di Media Sosial
Polemik bermula dari banyaknya warga yang mempertanyakan hasil pengecekan status desil mereka. Sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan masyarakat yang mengaku memiliki penghasilan terbatas, masih menyewa rumah, atau memiliki kondisi ekonomi yang jauh dari kata mapan, tetapi tercatat pada desil 9 maupun 10.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena posisi desil dapat berpengaruh terhadap penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Salah satu kasus yang ikut menjadi sorotan adalah warga dengan penghasilan sekitar Rp1,4 juta yang tercatat dalam kelompok desil tinggi dan kemudian khawatir terhadap akses bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah. Polemik serupa juga muncul dari sejumlah masyarakat di daerah yang merasa hasil pemeringkatan tidak menggambarkan keadaan ekonomi mereka.
Namun, keluhan masyarakat tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa seluruh penetapan desil pemerintah pasti salah. BPS menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan, bukan label berdasarkan gaji seseorang.
BPS: Desil Bukan Sekadar Soal Gaji
BPS pada 22 Agustus 2026 memberikan penjelasan mengenai cara kerja desil dalam DTSEN.
Menurut BPS, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Karena bersifat relatif, seseorang tidak bisa menentukan status desil hanya berdasarkan nominal gaji.
BPS menyebut sejumlah faktor ikut dipertimbangkan, antara lain kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan hingga disabilitas. Data tersebut kemudian diproses menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT).
Dengan kata lain, seseorang bergaji Rp5 juta tidak otomatis berada pada desil tertentu. Kondisi rumah tangga dan berbagai indikator lainnya ikut memengaruhi posisi relatifnya.
BPS juga menegaskan bahwa desil bukan daftar otomatis penerima atau bukan penerima suatu program. Penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan masing-masing program pemerintah.
Lalu Mengapa Data Masih Bisa Dipersoalkan?
Di sinilah inti persoalannya.
Meskipun metode penentuan desil menggunakan banyak variabel, kualitas hasil akhirnya tetap sangat bergantung pada akurasi data yang menjadi input.
BPS sendiri menyebut DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Pembaruan dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pembaruan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Besarnya cakupan tersebut membuat proses pemutakhiran menjadi pekerjaan yang tidak sederhana.
BPS juga sebelumnya menyatakan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan untuk meningkatkan akurasi pensasaran. Pada DTSEN Volume 2 Tahun 2026, misalnya, BPS menyebut cakupannya mencapai sekitar 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu, dengan hasil pemutakhiran serta verifikasi lapangan.
Artinya, pemerintah memang sudah melakukan perbaikan secara bertahap. Tetapi munculnya keluhan baru menunjukkan bahwa persoalan kualitas data belum sepenuhnya selesai.
Menkeu: Data Sedang Diperbaiki
Respons Purbaya pada Rabu (26/8) menjadi perkembangan terbaru dalam polemik ini.
Pemerintah menyatakan telah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp7 triliun kepada BPS untuk mendukung DTSEN dan kegiatan sensus. Anggaran tersebut disebut diberikan untuk memastikan kualitas data dapat diperbaiki.
Purbaya juga mengakui bahwa dalam proses pendataan masih mungkin terdapat kesalahan dan berharap hasil pendataan berikutnya dapat lebih akurat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menganggap DTSEN sebagai data yang sudah final dan tidak dapat berubah. Sebaliknya, data tersebut memang dirancang untuk terus diperbarui mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Polemik Desil Kini Bersinggungan dengan Pertalite
Masalah desil menjadi semakin sensitif karena penggunaannya tidak berhenti pada program bantuan sosial.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Pada saat yang sama, pemerintah masih melakukan pembenahan DTSEN.
Purbaya menyebut pemerintah masih menunggu pembaruan data sebelum kebijakan pembatasan tersebut diterapkan berdasarkan desil.
Situasi ini membuat akurasi DTSEN menjadi semakin penting.
Sebab, jika status desil seseorang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dampaknya bukan hanya soal apakah seseorang mendapatkan bantuan atau tidak. Status tersebut berpotensi digunakan dalam kebijakan lain yang berkaitan dengan akses terhadap subsidi dan program pemerintah.
Dengan kata lain, persoalannya sudah naik kelas dari sekadar "salah data bansos" menjadi pertanyaan mengenai seberapa akurat data yang digunakan pemerintah sebagai dasar membuat kebijakan.
Masyarakat Bisa Mengajukan Perubahan Data
BPS menyatakan masyarakat yang menemukan data dirinya atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui sejumlah kanal resmi.
Di antaranya melalui Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta layanan Cek DTSEN BPS.
Namun, pengajuan tersebut tidak berarti status desil otomatis berubah.
Data yang diajukan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan kemudian dilakukan penghitungan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
Jadi, masyarakat yang merasa masuk desil 9 atau 10 secara tidak tepat sebaiknya tidak langsung percaya pada unggahan media sosial yang menjanjikan cara "menurunkan desil". Sistem statistik, sayangnya, tidak bekerja seperti mengubah username Instagram.
Bukan Berarti Semua Informasi Desil yang Viral Itu Benar
Polemik ini juga membuka ruang bagi informasi yang menyesatkan.
Salah satu kekeliruan yang sering muncul adalah anggapan bahwa terdapat tabel sederhana seperti "gaji Rp3 juta = desil X" atau "gaji Rp5 juta = desil Y".
BPS justru menegaskan bahwa desil tidak ditentukan hanya berdasarkan penghasilan. Karakteristik sosial ekonomi lainnya ikut diperhitungkan dalam pemeringkatan.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap konten viral yang menyederhanakan sistem DTSEN hanya menjadi persoalan nominal gaji.
Polemik Belum Selesai
Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memperbaiki kualitas DTSEN dan memastikan kebijakan yang menggunakan data tersebut tidak salah sasaran.
Di satu sisi, BPS menjelaskan bahwa metode desil memang bukan sekadar melihat pendapatan. Di sisi lain, pemerintah sendiri mengakui perlunya pembenahan data dan telah menyiapkan anggaran besar untuk proses tersebut.
Keduanya tidak harus bertentangan.
Metodenya bisa benar, tetapi data yang digunakan tetap bisa membutuhkan pembaruan.
Itulah sebabnya polemik desil belum bisa dianggap selesai hanya dengan menjelaskan cara kerja PMT. Pemerintah tetap perlu memastikan data yang masuk benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat terbaru.
Dan ketika data tersebut nantinya digunakan untuk menentukan siapa yang mendapat bantuan, siapa yang tidak, bahkan siapa yang bisa menikmati subsidi BBM, tingkat akurasinya menjadi jauh lebih penting daripada sekadar angka 1 sampai 10 di layar.
Opini IDGV
Polemik desil sebenarnya menunjukkan satu hal yang cukup sederhana: kebijakan sebagus apa pun akan bermasalah jika fondasi datanya tidak akurat.
Pemerintah patut diapresiasi karena merespons persoalan ini dengan pembenahan dan tambahan anggaran. Tetapi hampir Rp7 triliun tentu bukan angka kecil. Publik berhak berharap uang sebesar itu benar-benar menghasilkan data yang lebih akurat, bukan sekadar database yang lebih mahal.
Pada akhirnya, warga tidak terlalu peduli apakah sistem di belakangnya menggunakan PMT, sensus, algoritma, atau seribu istilah statistik lainnya. Yang mereka pedulikan sederhana: ketika pemerintah mengatakan kondisi ekonomi mereka seperti apa, apakah pemerintah benar-benar tahu kondisi mereka?
Karena kalau orang yang masih menghitung uang belanja harian tiba-tiba masuk kategori "sejahtera" di database, masalahnya bukan cuma warga yang salah memahami desil. Pemerintah juga perlu bertanya apakah cermin yang digunakan untuk melihat masyarakat memang masih cukup jernih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar