Jakarta, 23 Agustus 2026 — Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), mengaku menghadapi persoalan keuangan ketika berada di Jakarta menjelang rencana aksi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Ia menyebut rekening Bank Mandiri miliknya tidak dapat digunakan dan dana sekitar Rp80,9 juta di dalamnya tidak bisa diakses.
Bagi Botok, persoalan tersebut bukan sekadar soal angka di rekening. Ia mengatakan dana itu terdiri atas uang pribadi dan sebagian dana donasi masyarakat yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan massa AMPB selama berada di Jakarta. Ketika akses rekening terganggu, kebutuhan logistik dan akomodasi rombongan ikut menjadi persoalan.
Dari sisi Botok: uang ada, tetapi tidak bisa digunakan
Botok menyampaikan persoalan tersebut ketika ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Ia mengatakan saldo yang tidak dapat digunakan mencapai sekitar Rp80,9 juta. Dalam laporan Holopis, nominal yang disebut adalah Rp80.935.479. Botok juga menyatakan rekening tersebut merupakan rekening Bank Mandiri dan mengaku memiliki bukti mengenai kondisi rekeningnya.
Menurut Botok, situasi tersebut membuat dirinya dan rombongan harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Jakarta. Sejumlah laporan menyebut kebutuhan massa kemudian terbantu oleh dukungan logistik dari warga.
"Saya mau klarifikasi, tapi kan ini hari Sabtu. Jadi kita tunda, kita fokus ke tanggal 27," ujar Botok sebagaimana dikutip Suara.com.
Pernyataan tersebut menunjukkan satu hal penting: Botok sendiri pada saat itu belum mengetahui alasan rekeningnya tidak dapat digunakan. Ia mengatakan belum melakukan klarifikasi kepada pihak bank karena memilih berkonsentrasi pada persiapan aksi.
Mengapa Botok menduga ada campur tangan pemerintah?
Kecurigaan muncul karena persoalan rekening tersebut terjadi ketika AMPB sedang mempersiapkan aksi di Jakarta. Pada waktu yang berdekatan, Botok juga mengaku akun TikTok miliknya mengalami pemblokiran atau tidak dapat digunakan. Sejumlah anggota AMPB turut menyebut adanya akun media sosial yang hilang.
Situasi tersebut kemudian membuat Botok mempertanyakan apakah pemblokiran rekening dan gangguan terhadap akun media sosial memiliki hubungan dengan aktivitas AMPB.
Ia bahkan menilai keadaan tersebut sebagai bentuk tekanan dan mempertanyakan kemungkinan adanya campur tangan penguasa terhadap akses keuangan masyarakat. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian dan dugaan dari pihak Botok, bukan fakta yang telah terbukti.
Di sinilah persoalannya menjadi sensitif.
Sampai laporan-laporan yang tersedia pada 22 Agustus 2026 diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Bank Mandiri mengenai penyebab, dasar, maupun pihak yang meminta pemblokiran rekening tersebut. Karena itu, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah berada di balik pemblokiran tersebut.
Dana pribadi dan donasi masyarakat ikut terdampak
Dari sudut pandang Botok, persoalan yang paling mendesak bukan hanya mengenai status rekening, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan rombongan AMPB di Jakarta ketika dana yang disebut tersedia tidak dapat digunakan.
Ia menyebut sebagian dana berasal dari masyarakat yang memberikan dukungan untuk kebutuhan peserta aksi. Ketika rekening tidak dapat diakses, rombongan harus mengandalkan bantuan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Beberapa laporan menyebut warga dari sekitar Jakarta dan daerah lain turut memberikan bantuan logistik kepada massa AMPB. Dengan demikian, untuk sementara persoalan tersebut tidak membuat kegiatan mereka berhenti.
Apakah benar pemerintah yang membekukan rekening?
Belum terbukti.
Fakta yang tersedia saat ini adalah:
Supriyono alias Botok mengklaim rekening Bank Mandiri miliknya tidak dapat digunakan.
Dana yang disebut terdampak sekitar Rp80,9 juta.
Menurut Botok, dana tersebut terdiri atas uang pribadi dan donasi masyarakat.
Ia mengaku belum mengetahui alasan rekening tersebut tidak dapat digunakan.
Pemblokiran tersebut terjadi ketika AMPB berada di Jakarta menjelang rencana aksi 27 Agustus.
Botok menduga kondisi tersebut merupakan bentuk tekanan.
Belum ada konfirmasi resmi Bank Mandiri yang menjelaskan penyebab dan dasar tindakan tersebut.
Belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa pemerintah memerintahkan pemblokiran tersebut.
Dengan kata lain, pertanyaan "Ada campur tangan pemerintah?" masih merupakan pertanyaan terbuka, bukan kesimpulan.
Perspektif IDGV
Bagi orang yang rekeningnya tiba-tiba tidak dapat digunakan, apalagi ketika di dalamnya terdapat uang pribadi dan dana yang menurut pengakuannya merupakan donasi masyarakat, situasi tersebut tentu dapat terasa sangat mengkhawatirkan.
Namun, dari perspektif jurnalistik, perasaan korban tidak boleh otomatis berubah menjadi kesimpulan mengenai siapa yang bertanggung jawab.
Justru karena Botok mengaku belum mengetahui alasan rekening tersebut diblokir, klarifikasi dari Bank Mandiri menjadi bagian paling penting dari perkembangan kasus ini. Jika bank memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab dan dasar pembatasan rekening, barulah publik dapat menilai apakah persoalan tersebut merupakan prosedur perbankan biasa, permintaan dari lembaga tertentu, atau memang memiliki kaitan dengan aktivitas AMPB.
Untuk saat ini, IDGV menempatkan isu campur tangan pemerintah sebagai dugaan yang belum terverifikasi.
Sumber dan verifikasi
Suara.com, 22 Agustus 2026: melaporkan klaim Botok mengenai rekening yang tidak dapat digunakan dan saldo sekitar Rp80,9 juta. Botok disebut belum mengetahui penyebabnya dan berencana melakukan klarifikasi kepada bank.
Holopis, 22 Agustus 2026: melaporkan pernyataan Botok mengenai rekening Bank Mandiri dan dana Rp80.935.479 yang disebut tidak dapat diakses.
Wartaperwira, 22 Agustus 2026: melaporkan bahwa hingga saat itu belum terdapat keterangan Bank Mandiri mengenai alasan pemblokiran.
Murianews, 22 Agustus 2026: melaporkan klaim mengenai rekening donasi dan sejumlah akun media sosial AMPB yang mengalami gangguan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar